Pakar Ingatkan Risiko Transfer Data RI-AS dan Kedaulatan Digital

Ardi menegaskan bahwa pemerintah harus segera bertindak tegas melalui implementasi UU PDP yang transparan. Pengawasan yang kuat dan kerja sama internasional yang konkret menjadi kunci dalam menangani kejahatan siber. Tanpa langkah nyata untuk memitigasi Risiko Transfer Data RI-AS, Indonesia hanya akan menjadi objek eksploitasi dalam ekonomi berbasis data.