SiRekap, Aplikasi Buatan ITB yang Telah Digunakan Sejak 2019

Pemilihan 2024 menjadi sorotan publik setelah terjadi perbedaan angka hasil penghitungan di 2.325 TPS dengan tampilan data di laman resmi KPU.

Meskipun ada desakan untuk menghentikan penggunaan Sirekap sementara waktu, Andrari menolak hal tersebut. Menurutnya, dengan prinsip keterbukaan informasi publik, hasil Pemilu adalah hak milik masyarakat.

Alih-alih menghentikan penggunaan Sirekap, dia mendorong semua pihak untuk tetap mengawasi dan memantau proses demokrasi.

"Jika Sirekap dimatikan, bagaimana kita bisa memantau potensi kecurangan dan memastikan kebenaran hasil Pemilu?" tandasnya. Sementara itu, hingga saat ini, pihak ITB memilih untuk tidak memberikan penjelasan secara terbuka terkait Sirekap dan permasalahan yang muncul.