Prabowo Bentuk Badan Intelijen Keuangan: Berikut Tugas dan Fungsi Lengkapnya

Direktorat Jenderal Baru di Kementerian Keuangan

Selain membentuk Badan Intelijen Keuangan, Perpres ini juga mengatur penambahan dua direktorat jenderal baru dalam struktur Kementerian Keuangan. Kedua direktorat tersebut adalah:

• Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal: Direktorat ini akan bertugas merumuskan dan mengimplementasikan strategi-strategi ekonomi dan fiskal, guna memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
• Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Fokus dari direktorat ini adalah mengawasi serta menjaga stabilitas sektor keuangan, sekaligus mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor ini.

Struktur Lengkap Kementerian Keuangan Setelah Pembaruan

Dengan adanya penambahan badan baru dan direktorat jenderal tersebut, berikut adalah struktur lengkap organisasi Kementerian Keuangan setelah pembaruan sesuai Perpres Nomor 158 Tahun 2024:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
3. Direktorat Jenderal Anggaran
4. Direktorat Jenderal Pajak
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
8. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
9. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
10. Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan
11. Inspektorat Jenderal
12. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan
13. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
14. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak
15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak
16. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak
17. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara
18. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak
19. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara
20. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional
21. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal
22. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan

Tujuan Pembentukan Badan Intelijen Keuangan

Halaman Selanjutnya

Pembentukan Badan Intelijen Keuangan menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem keuangan nasional melalui digitalisasi dan pengembangan intelijen data. Lembaga ini diharapkan mampu mempercepat transformasi digital di sektor keuangan, memperkuat sistem pengawasan, serta mendukung stabilitas ekonomi. Dengan adanya badan ini, Indonesia diharapkan lebih siap menghadapi tantangan keuangan global yang semakin kompleks, sekaligus menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri.