WFH ASN Buka Celah Siber: Data Negara Kini di Meja Makan!

2. Bangun Infrastruktur VPN Nasional untuk ASN
KemenPAN-RB perlu mendorong pembangunan VPN terpusat yang bisa diakses semua instansi mirip model Kemenkeu.

Baca Juga

OpenCode Kebocoran API Key AI: Akun Pengembang Diretas dan Tagihan Membengkak

3. Audit Keamanan Perangkat Remote
Instansi wajib memindai perangkat ASN yang mengakses data sensitif pastikan tidak ada malware atau konfigurasi berisiko.

4. Larangan Mutlak Akses Data via Wi-Fi Publik
Aturan ini harus masuk dalam kode etik digital ASN, lengkap dengan sanksi administratif.

Baca Juga

Ledger Atom Meluncur: HP Khusus Aset Kripto dengan Dual OS dan Sakelar Privasi Fisik

5. Pelatihan Keamanan Siber Berkala
Bukan hanya cara pakai SSO, tapi juga simulasi serangan phishing, pengenalan hotspot palsu, dan manajemen password.

Kesimpulan: Produktivitas vs Keamanan Harus Seimbang

Baca Juga

Iklan Google ChatGPT Berujung Trojan, Serangan Custom GPT Palsu Plus 5.6

Kebijakan WFH ASN adalah langkah progresif yang patut diapresiasi. Namun, efisiensi tidak boleh mengorbankan kedaulatan data. Data pemerintah bukan sekadar file Excel ia adalah aset strategis negara yang jika bocor, bisa dimanfaatkan untuk spionase, sabotase, atau manipulasi kebijakan.

Seperti kata Alfons:
“Jangan sampai dokumen negara jatuh ke tangan peretas hanya karena seorang ASN ingin nongkrong sambil ngetik laporan di kafe.”

Saatnya pemerintah beralih dari pendekatan ‘monitoring produktivitas’ ke ‘manajemen risiko digital’. Karena di era hybrid work, keamanan siber bukan opsional ia adalah fondasi.