Kisah Palestina Saat Kepemimpinan Kaisar Ottoman

Meskipun pada tahun 1840, Kekaisaran Ottoman, bersama Inggris, Austria, dan Rusia, memaksa mundur Mesir, Palestina tetap di bawah kendali langsung dari Konstantinopel.

Reformasi Ottoman

Setelah Palestina kembali ke pangkuan Kekaisaran Ottoman pada tahun 1840, Sultan Abdul Majid mulai menerapkan reformasi bertahap di wilayah tersebut.

Salah satu reformasi penting adalah pengenalan Undang-Undang Pertanahan pada tahun 1858, yang mendorong kepemilikan pribadi, pertumbuhan pertanian, pengurangan struktur berbasis etnis, dan peningkatan populasi.

Reformasi ini membuka jalan bagi gerakan zionis yang bertujuan menguasai Palestina. Kepemilikan tanah pribadi yang semakin meningkat menjadi dasar bagi wacana pendirian negara Yahudi pada tahun 1896. Imigrasi besar-besaran Yahudi, terutama dari Rusia, pada tahun 1882, memperkuat pemukiman Zionis.

Kekaisaran Ottoman melakukan pembagian administratif yang lebih matang pada tahun 1888, membagi Palestina menjadi tiga distrik: Nablus, Acre, dan Yerusalem. Nablus dan Acre berada di bawah administrasi provinsi Beirut, sementara Yerusalem dikelola secara otonom oleh Konstantinopel.

Kebangkitan Nasionalisme Arab dan Gerakan Zionis

Halaman Selanjutnya

Masuknya abad ke-20 menyaksikan gelombang nasionalisme Arab di seluruh Kekaisaran Ottoman, yang menginginkan kemerdekaan. Ketika Perang Dunia I meletus, negara-negara Eropa berencana membagi-bagi wilayah Timur Tengah, termasuk Palestina, sesuai dengan Perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916.