OJK Mulai Berlakukan Pengawasan di Industri Kripto Awal Januari 2025

OJK Berkoordinasi dengan Ekosistem Kripto

Hasan juga menyampaikan bahwa akan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur peralihan tugas dan kewenangan tersebut, yang tidak hanya mencakup aset keuangan digital dan aset kripto, namun juga aset keuangan derivatif.

Sebelum peraturan tersebut diterbitkan, OJK telah melakukan koordinasi dan sinergi dengan Bappebti serta anggota ekosistem kripto di Indonesia, termasuk kliring, pedagang aset kripto, dan depositori. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa peralihan tersebut berjalan lancar dan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas pasar kripto di Indonesia.