Kedaulatan Digital, Haruskah RI Tiru China?

Namun menurut Nailul, ketimpangan digitallah yang harus diperbaiki di Indonesia dalam mencapai kedaulatan digital selain juga Perlindungan Data Pribadi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan negara. Selain bisa menjadi kerangka regulasi yang lebih kuat dan komprehensif, PDP juga bisa menciptakan keseimbangan dalam tata kelola pemrosesan data pribadi dan jaminan perlindungan hak subjek data. Bahkan bisa menjadi instrumen hukum untuk mencegah dan menangani kasus pelanggaran data pribadi

"Tidak dipungkiri jika PDP bisa mempercepat pembangunan ekosistem ekonomi digital, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang haknya sebagai subjek data, dan menciptakan keseteraan dalam aturan perlindungan data pribadi di tingkat global," katanya.

Sedangkan di sisi Heru, antangan Kedaulatan DIgital yang utama adalah infrastruktur yang lambat, selain membangun ekosistem digital, digital talent, dan keamanan digital atau Perlindungan Data Pribadi.

Oleh karena itu, Heru berharap ada perubahan cara pandang terhadap sektor teknologi informasi dan komunikasi khususnya keberpihakan terhadap pelaku utama ekonomi digital. Termasuk juga Pengaturan dan penataan kembali seluruh landscape industri digital, dengan tujuan mentransformasikan pembangunan untuk mensejahterakan dan memenangkan rakyat Indonesia di era ekonomi digital.

"Intinya kita bisa bersama-sama merumuskan masterplan pembangunan digital Indonesia 2025-2030, yang intinya Broadband For All dan pemanfaatan ICT untuk pembangunan manusia. Kita bisa bersama-sama membangun ekosistem digital Indonesia," ujar Heru.